Soal Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Muara Muntai, DPRD Siap Koordinasi dengan Pemkab Kukar
(Kunjungan kerja ke Desa Jantur Baru Kecamatan Muara Muntai)
POSKOTAKALTIMNEWS.COM.KUKAR-
Pembangunan
infrastruktur yang memadai, menjadi dambaan masyarakat di Kecamatan Muara
Muntai Kutai Kartanegara.
Hal itu diketahui saat Wakil Ketua DPRD Didik
Agung Eko Wahono bersama Komisi II DPRD Kukar yang diantaranya Ketua Komisi II
Hamdan, Anggota Sopan Sopian, H Doni Ikhwan, Budiman, H Azhar Nuryadi dan
Firnadi Ikhsan, melakukan kunjungan kerja ke Desa Jantur Baru Kecamatan Muara
Muntai, Kamis (2/9/2021).
Saat bertemu dengan Anggota DPRD, tidak hanya
para tokoh masyarakat dari Desa Jantur Baru, namun para tokoh masyarakat dari
Desa Jantur Kecamatan Muara Muntai menyampaikan keluhan dan unek uneknya.
Kepala Desa Jantur Baru H Danhar dihadapan
para anggota dewan mengungkapkan sejumlah permasalahan yang mengemuka di wilayah Jantur yakni terkait pembangunan
infrastruktur berupa turap yang sudah di lelang pengerjaannya tetapi belum juga
di mulai pengerjaan nya dengan nilai hampir Rp 6 Milyar. Kemudiann pembuatan
jalan dengan nilai Rp 1.5 M yang juga belum di kerjakan.
Selanjutnya terkait persoalan lingkungan
yakni pengendalian Gulma atau Napung yang belakangan ini menyibukkan masyarakat
Jantur dan memerlukan dana besar dalam penanganannya, kemudian terkait
kebijakan dan pencairan DBHPRD, Bankeu Rp 50 juta perdesa, ADD Tahap 2 dan Penghasilan tetap aparatur dan pelaksana di
desa yang mana keterlambatan pencairan
sudah di keluhkan di banyak desa
sebagaimana di suarakan pula oleh APDESI.
Menanggapi permasalahan yang di sampaikan tersebut,
Wakil Ketua DPRD Kukar Didik Agung Eko Wahono, akan melakukan koordinasi kepada
Pemkab Kukar sekembalinya dari kunjungan, terutama terkait kebijakan
pengelolaan anggaran kepada desa di PMD maupun BPKAD.
Sementara anggota DPRD asal dapil 6 Sopan
Sopian yang juga mantan Kades Muara Muntai Ulu sangat merasakan keluhan para
tokoh dan aparatur. DPRD merencanakan untuk melakukan koordinasi dan menggelar
Rapat Dengar Pendapat dengan para pihak baik PMD, BPKAD, DLHK dan PU untuk
mencarikan solusi bagi warga Jantur.
Hal senada juga di
sampaikan H Jaong dan H. Doni Ikhwani yang berasal dari dapil hulu Kukar.(awi/adv)